AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009                    Hlm. 13 dari 13

2.  Usul  perubahan  Anggaran  Dasar  Gerakan  Pramuka  diterima  oleh

Musyawarah  Nasional  jika  disetujui  oleh  sekurang- kurangnya  tiga

perempat dari jumlah suara yang hadir.

BAB  XII

PENUTUP

Pasal  39

Penutup

Anggaran  Dasar  ini  ditetapkan  oleh  Musyawarah  Nasional  Gerakan  Pramuka

yang  diselenggarakan  di  Komplek  Taman  Rekreasi  Wiladatika  Cibubur  Jakarta

pada tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2008.

Jakarta, 18 Desember 2008

Presidi um Munas G erakan Pramuka Tahun 2008,

Ketua

ttd,

Dr. Amoroso Katamsi, Sp.KJ, MM

Sekretaris  Anggota

ttd,          ttd,

Ir. M. Arfandy Idris      Prof. D R. Ir. H. Isril Berd, SU

Anggota Anggota

ttd,         ttd,

Yoseph Pangkur Soong,   SH  D rs. H. Adang Rukhiyat, M.Pd

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009                     Hlm. 12 dari 13

BAB  IX

ANG GARAN RUMAH TANGG A

Pasal  36

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

1.  Anggaran  Dasar  Gerakan  Pramuka  ini  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

2.  Anggaran  Rumah  Tangga  Gerakan  Pramuka  ditetapkan  oleh  Kwartir

Nasional Gerakan Pramuka dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran

Dasar Gerakan Pramuka.

BAB  X

PEMBUBARAN

Pasal  37

Pembubaran

1.  a. Gerakan  Pramuka  hanya  dapat  dibubarkan  oleh  Musyawarah  Nasional

Gerakan Pramuka yang khusus diadakan untuk itu.

b. Musyawarah  Nasional  tersebut  harus  diusulkan oleh sekurang-

kurangnya dua pertiga jumlah daerah.

c. Musyawarah  Nasional untuk  membicarakan  usul  pembubaran Gerakan

Pramuka  dinyatakan  sah  jika  dihadiri  oleh  utusan  dari  sekurang-

kurangnya dua pertiga jumlah daerah.

d. Usul   pembubaran   Gerakan  Pramuka   diterima  oleh  Musyawarah

Nasional jika disetujui dengan suara bulat.

2.  Jika  Gerakan  Pramuka  dibubarkan,  maka  cara  penyelesaian  harta-benda

milik  Gerakan  Pramuka  ditetapkan  oleh  Musyawarah  N asional  yang

mengusulkan  pembubaran  itu.

BAB  XI

PERUBAHAN  ANGGARAN DASAR

Pasal  38

Perubahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka

1.  Perubahan  Anggaran  Dasar  Gerakan  Pramuka  hanya  dapat  dilakukan

dalam Musyawarah  Nasional  yang  dihadiri oleh utusan daerah  sekurang-

kurangnya dua pertiga jumlah daerah.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009                     Hlm. 11 dari 13

Pasal  30

Kekayaan

1.  Kekayaan  Gerakan  Pramuka  terdiri  dari  barang  bergerak  dan  tidak

bergerak serta  hak milik intelektual.

2.  Pengalihan  kekayaan  Gerakan  Pramuka  yang  berupa  aset  tetap,  harus

diputuskan  berdasarkan  hasil  Rapat  Pleno  Pengurus  Kwartir  dan

persetujuan Mabi.

BAB  VIII

ATRIBUT

Pasal  31

Lambang

Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa.

Pasal  32

Bendera

Bendera  Gerakan  Pramuka  berbentuk  empat  persegi  panjang,  berukuran  tiga

banding  dua,  warna  dasar  putih  dengan  lambang  Gerakan  Pramuka  di  tengah

berwarna merah, di atas dan di bawah lambang Gerakan Pramuka terdapat garis

merah  sepanjang  “panjang  bendera” dan  di  sisi  tiang  terdapat  garis  merah

sepanjang “lebar bendera”.

Pasal  33

Panji

Panji  Gerakan  Pramuka  adalah  Panji  Gerakan  Pendidikan  Kepanduan  Nasional

Indonesia  yang  dianugerahkan  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  dengan

Keputusan Presiden Nomor 448 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961.

Pasal  34

Himne

Himne Gerakan Pramuka adalah lagu Satya Darma Pramuka.

Pasal  35

Pakaian seragam dan Tanda-tanda

Untuk  mempererat  rasa  persatuan  dan  kesatuan  serta  meningkatkan  disiplin,

anggota  Gerakan  Pramuka  menggunakan  pakaian  seragam  beserta  tanda-

tandanya.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009                     Hlm. 10 dari 13

4.  Lembaga  Pemeriksa  Keuangan  diatur  lebih  lanjut  dalam  Petunjuk

Penyelenggaraan.

BAB  VI

MUSYAWARAH DAN REFERENDUM

Pasal  27

Musyawarah

1.  Musyawarah  Gerakan  Pramuka  adalah  forum  tertinggi  dalam  Gerakan

Pramuka, di tingkat kwartir/satuan/gudep.

2.  Musyawarah  Gerakan  Pramuka  di  tingkat  nasional,  daerah,  dan  cabang

diselenggarakan  5 tahun sekali.

3.  Musyawarah  Gerakan  Pramuka  di  tingkat  ranting  dan  gugusdepan

diselenggarakan  3 tahun sekali.

4.  Pimpinan  Musyawarah  Gerakan  Pramuka  adalah  suatu  presídium  yang

dipilih oleh musyawarah tersebut.

5.  Acara  pokok  dan  ketentuan  lain  dalam  Musyawarah  Gerakan  Pramuka

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

Pasal  28

Referendum

Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

dapat menyelenggarakan suatu referendum.

BAB  VII

PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal  29

Pendapatan

Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari:

a.  iuran anggota;

b.  bantuan majelis pembimbing;

c.  bantuan pemerintah/pemerintah  daerah melalui  APBN/APBD  yang  tidak

mengikat  dan  disesuaikan  dengan  kemampuan  keuangan

negara/keuangan daerah;

d.  sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;

e.  sumber  lain  yang  tidak  bertentangan,  baik dengan  peraturan  perundang-

undangan maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka;

f.  usaha dana, badan usaha/koperasi yang dimiliki Gerakan Pramuka.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009                     Hlm. 9 dari 13

Pasal  25

Bimbingan

1.  Kwartir  N asional  diberi  bimbingan  dan   bantuan  yang   bersifat   moral,

organisatoris,  materiil,  dan  finansial  oleh  Majelis  Pembimbing  Nasional

yang  diketuai  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  dengan  beranggotakan

pejabat  pemerintah  dan  tokoh  masyarakat  yang  memiliki  perhatian  dan

kepedulian kepada Gerakan Pramuka

2.  Kwartir  Daerah  diberi  bimbingan  dan   bantuan  yang   bersifat   moral,

organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Daerah yang

diketuai oleh Gubernur dengan beranggotakan pejabat pemerintah provinsi

dan  tokoh  masyarakat  yang  memiliki  perhatian  dan  kepedulian  kepada

Gerakan Pramuka.

3.  Kwartir  Cabang  diberi  bimbingan  dan   bantuan  yang   bersifat   moral,

organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Cabang yang

diketuai  oleh  Bupati/Walikota  dengan  beranggotakan  pejabat  pemerintah

kabupaten/kota  dan  tokoh  masyarakat  yang  memiliki  perhatian  dan

kepedulian kepada Gerakan Pramuka.

4.  Kwartir  Ranting  diberi  bimbingan  dan   bantuan  yang   bersifat   moral,

organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Ranting yang

diketuai  oleh  Camat/Kepala  Distrik  dengan  beranggotakan  pejabat

pemerintah  kecamatan/distrik  dan  tokoh  masyarakat  yang  memiliki

perhatian dan kepedulian kepada Gerakan Pramuka

5.  Gugusdepan  diberi  bimbingan  dalam  bentuk  nasehat  tentang  organisasi

dan program serta bantuan materi dan keuangan oleh Majelis Pembimbing

Gugusdepan yang diketuai  oleh seorang  ketua  yang  dipilih  dari dan oleh

anggota,  dengan  beranggotakan  orangtua  anggota  muda  dan  tokoh

masyarakat di lingkungan Gugusdepan.

6.  Satuan  Karya  Pramuka  diberi  bimbingan  dalam  bentuk  nasehat  tentang

organisasi  dan  program  serta  bantuan  materi  dan  keuangan  oleh  Majelis

Pembimbing  Saka yang diketuai oleh  seorang  ketua  yang  dipilih  dari  dan

oleh  anggota  dengan  beranggotakan  pejabat  pemerintah  dan/atau

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat

Pasal  26

Pemeriksaan Keuangan

1.  Lembaga  Pemeriksa  Keuangan  Gerakan  Pramuka  adalah  lembaga

independen  yang  dibentuk  Musyawarah  Gerakan  Pramuka  dan

bertanggungjawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka.

2.  Lembaga  Pemeriksa  Keuangan  berf ungsi  mengawasi  dan  memeriksa

keuangan kwartir.

3.  a. Personalia  Lembaga  Pemeriksa  Keuangan  berjumlah  minimal  3  orang

anggota  Gerakan  Pramuka  ditambah  seorang  staf  yang  memiliki

kompetensi dalam bidang keuangan.

b. Lembaga Pemeriksa Keuangan dibantu oleh Akuntan Publik.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009                     Hlm. 8 dari 13

5.  Di  tingkat  nasional,  Gerakan  Pramuka  dipimpin  secara  kolektif  oleh

Pengurus Kwartir Nasional.

6.  Pergantian  Pengurus  Gerakan  Pramuka  dilaksanakan  pada  waktu

musyawarah.

7.  Kepengurusan  baru  dalam  jajaran  ranting  sampai dengan  nasional terdiri

dari unsur pengurus lama dan pengurus baru.

Pasal  21

Satuan Karya Pramuka

1.  Satuan  Karya  Pramuka  disingkat  Saka,  adalah  wadah  pendidikan  guna

menyalurkan  minat,  mengembangkan  bakat,  dan  pengalaman  para

Pramuka  dalam  berbagai  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.   Saka

juga memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif

sehingga  memberi  bekal  bagi  kehidupannya,  untuk  melaksanakan

pengabdiannya  kepada  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  sesuai  dengan

aspirasi  pemuda  Indonesia  dan  tuntutan  perkembangan  pembangunan

dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

2.  Saka  di  tingkat  kwartir  dipimpin  secara  kolektif  oleh  Pimpinan  Saka.

Pimpinan Saka adalah bagian integral dari kwartir.

Pasal  22

Dewan Kerja

Dewan  Kerja  merupakan  bagian  integral  dari  kwartir  yang  berfungsi  sebagai

wahana  kaderisasi  kepemimpinan,  dan  bertugas  mengelola  kegiatan  Pramuka

Penegak dan Pramuka Pandega.

Pasal  23

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka

1.  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Gerakan  Pramuka  merupakan  bagian

integral  dari  kwartir  dan  berfungsi  sebagai  wadah  pendidikan  dan

pelatihan anggota Gerakan Pramuka.

2.  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Gerakan  Pramuka  berada  di  tingkat

cabang, daerah, dan nasional.

Pasal 24

Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka

1.  Pusat  Penelitian dan Pengembangan  Gerakan Pramuka  merupakan bagian

integral  dari  kwartir  dan  berfungsi  sebagai  wadah  penelitian  dan

pengembangan Gerakan Pramuka.

2.  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Gerakan  Pramuka  berada  di  tingkat

daerah dan nasional.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009                     Hlm. 7 dari 13

Pasal  17

Hak dan Kewajiban

1.  Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban.

2.  Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Gerakan Pramuka.

Pasal  18

Pramuka Utama

Kepala Negara Republik Indonesia adalah Pramuka Utama.

Pasal  19

Jenjang Organisasi

Organisasi Gerakan Pramuka berjenjang sebagai berikut:

a.  Anggota  muda  Gerakan  Pramuka  dihimpun  dalam  gugusdepan  dan

anggota dewasa dihimpun di kwartir.

b.  Gugusdepan-gugusdepan  dikoordinasikan  oleh  Kwartir  Ranting  yang

meliputi suatu wilayah Kecamatan/Distrik.

c.  Ranting-ranting dihimpun dan dikoordinasikan oleh Kwartir Cabang yang

meliputi suatu wilayah Kabupaten/Kota.

d.  Cabang-cabang dihimpun dan dikoordinasikan  oleh  Kwartir  Daerah  yang

meliputi suatu wilayah Provinsi.

e.  Daerah-daerah dihimpun dan dikoordinasikan oleh Kwartir Nasional yang

meliputi wilayah Republik Indonesia.

f.  Di  perwakilan  Republik  Indonesia  di  luar  negeri  dapat  dibentuk

gugusdepan di bawah pembinaan Kwartir Nasional.

Pasal  20

Kepengurusan

1.  Di  tingkat  gugusdepan,  Gerakan  Pramuka  dipimpin  oleh  pembina

gugusdepan.

2.  Di  tingkat  ranting,  Gerakan  Pramuka  dipimpin  secara  kolektif  oleh

Pengurus Kwartir Ranting

3.  Di  tingkat  cabang,  Gerakan  Pramuka  dipimpin  secara  kolektif  oleh

Pengurus Kwartir Cabang.

4.  Di  tingkat  daerah,  Gerakan  Pramuka  dipimpin  secara  kolektif  oleh

Pengurus Kwartir Daerah.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009                     Hlm. 6 dari 13

b.  Kode  Kehormatan   Pramuka  Penggalang  terdiri  atas  Trisatya

Pramuka Penggalang dan Dasadarma;

c.  Kode  Kehormatan  Pramuka  Penegak  dan  Pramuka  Pandega terdiri

atas  Trisatya  Pramuka  Penegak  dan  Pramuka  Pandega  dan

Dasadarma;

d.  Kode  Kehormatan  Pramuka  Dewasa  terdiri  atas  Trisatya  Anggota

Dewasa dan Dasadarma.

Pasal  14

Motto Gerakan Pramuka

1.  Motto  Gerakan  Pramuka  merupakan  bagian  terpadu  proses  pendidikan

untuk  mengingatkan  setiap  anggota  Gerakan  Pramuka  bahwa  setiap

mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri  untuk  mengamalkan Kode

Kehormatan.

2.  Motto  Gerakan  Pramuka  adalah:  “Satyaku  kudarmakan,  Darmaku

kubaktikan”

Pasal  15

Kiasan Dasar

Penyelenggaraan kepramukaan dikemas dengan menggunakan Kiasan Dasar yang

bersumber pada sejarah perjuangan dan budaya bangsa.

BAB  V

ORG ANISASI

Pasal  16

Anggota

1.  Anggota Gerakan Pramuka adalah warga negara Republik Indonesia yang

terdiri atas:

a.  Anggota biasa:

1.  Anggota muda: Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega.

2.  Anggota Dewasa: Pembina Pramuka, Pembantu Pembina Pramuka,

Pelatih Pembina Pramuka,  Pembina Prof esional, Pamong Saka,

Instruktur Saka, Pimpinan Saka, Andalan, Pembantu Andalan,

Anggota Majelis Pembimbing.

b.  Anggota kehormatan: orang- orang yang bersimpati dan berjasa kepada

Gerakan Pramuka.

2.  Warga Negara Asing dapat bergabung dalam suatu gugusdepan sebagai

anggota tamu.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009                     Hlm. 5 dari 13

Pasal  11

Prinsip Dasar Kepramukaan

1.  Prinsip  Dasar  Kepramukaan  meliputi  nilai  dan  norma  dalam  kehidupan

seluruh anggota Gerakan Pramuka.

2.  Nilai dan norma dimaksud mencakup:

a.  iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.  peduli  kepada  bangsa  dan  tanah  air,  sesama  hidup  dan  alam

seisinya;

c.  peduli kepada diri pribadinya;

d.  taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.

3.  Prinsip Dasar Kepramukaan berfungsi sebagai:

a.  norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka;

b.  landasan Kode Etik Gerakan Pramuka;

c.  landasan Sistem Nilai Gerakan Pramuka;

d.  pedoman  dan  arah  pembinaan  kaum  muda  anggota  Gerakan

Pramuka;

e.  landasan  gerak  dan  kegiatan  Gerakan  Pramuka  mencapai  sasaran

dan tujuannya.

Pasal  12

Metode Kepramukaan

Metode Kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui:

a.  pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;

b.  belajar sambil melakukan;

c.  sistem beregu;

d.  kegiatan di alam terbuka yang mengandung pendidikan dan sesuai dengan

perkembangan rohani dan jasmani anggota muda;

e.  kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan;

f.  sistem tanda kecakapan;

g.  sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri;

h.  kiasan dasar.

Pasal  13

Kode Kehormat an Pramuka

1.  Kode  Kehormatan Pramuka yang  terdiri atas Janji yang  disebut  Satya  dan

Ketentuan Moral yang  disebut  Darma  merupakan satu  unsur dari Metode

Kepramukaan dan alat pelaksanaan Prinsip Dasar Kepramukaan.

2.  Kode  Kehormatan  Pramuka  merupakan  Kode  Etik  anggota  Gerakan

Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat sehari-hari

yang diterimanya dengan sukarela serta ditaati demi kehormatan dirinya.

3.  Kode  Kehormatan  Pramuka  bagi  anggota  Gerakan  Pramuka  disesuaikan

dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani:

a.  Kode  Kehormatan  Pramuka  Siaga  terdiri  atas  Dwisatya  dan

Dwidarma;

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009                     Hlm. 4 dari 13

Pasal  8

Upaya dan Usaha

1.  Segala  upaya  dan  usaha  Gerakan  Pramuka  diarahkan  untuk  mencapai

tujuan Gerakan Pramuka.

2.  Upaya  dan  usaha  untuk  mencapai  tujuan  itu  diarahkan  pada  pembinaan

watak, mental, emosional,  jasmani, dan bakat serta peningkatan iman dan

takwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,

keterampilan dan kecakapan melalui berbagai kegiatan kepramukaan.

3.  Untuk  menunjang  upaya  dan  usaha  serta  mencapai  tujuan  Gerakan

Pramuka, diadakan prasarana dan sarana yang memadai berupa organisasi,

personalia, perlengkapan, dana, komunikasi, dan kerjasama.

BAB  IV

SISTEM AMONG, PRINSIP DASAR  KEPRAMUKAAN, KODE

KEHORMATAN,

METODE KEPRAMUKAAN,  MOTTO, DAN KIASAN DASAR

GERAKAN PRAMUKA

Pasal  9

Sistem Among

1.  Sistem pendidikan dalam Gerakan Pramuka berlandaskan Sistem Among.

2.  Sitem  Among  merupakan  proses  pendidikan  yang  membentuk  anggota

Gerakan Pramuka berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam kerangka

saling ketergantungan antarmanusia.

3.  Pelaksanaan Sistem Among menerapkan prinsip kepemimpinan:

a. Ing ngarso sung tulodo;

b. Ing madyo mangun karso;

c. Tutwuri handayani.

Pasal  10

Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan

1.  Prinsip  Dasar  Kepramukaan  dan  Metode  Kepramukaan  merupakan

cirikhas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain.

2.  Prinsip  Dasar  Kepramukaan  dan  Metode  Kepramukaan  merupakan  dua

unsur  proses  pendidikan  terpadu  yang  harus  diterapkan  dalam  setiap

kegiatan.

3.  Prinsip  Dasar  Kepramukaan  dan  Metode  Kepramukaan  dilaksanakan

sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi,  dan kondisi masyarakat.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009                     Hlm. 3 dari 13

b.  Warga  negara Republik Indonesia  yang  berjiwa Pancasila, setia dan  patuh

kepada  N egara  Kesatuan  Republik  Indonesia  serta  menjadi  anggota

masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri

secara  mandiri  serta  bersama-sama  bertanggungjawab  atas  pembangunan

bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam

lingkungan,  baik lokal,  nasional,  maupun internasional.

Pasal  5

Tugas Pokok

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi

kaum  muda guna menumbuhkan  tunas bangsa  agar menjadi generasi yang lebih

baik,  bertanggungjawab,  mampu  membina  dan  mengisi  kemerdekaan  nasional

serta membangun dunia yang lebih baik.

Pasal  6

Fungsi

Gerakan  Pramuka  berfungsi  sebagai  organisasi  pendidikan  nonformal,  di  luar

sekolah dan di luar keluarga, dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan

generasi  muda  berlandaskan  Sistem  Among  dengan  menerapkan  Prinsip  Dasar

Kepramukaan,  Metode  Kepramukaan,  dan  Motto  Gerakan  Pramuka  yang

pelaksanaannya  disesuaikan  dengan  keadaan,  kepentingan,  dan  perkembangan

bangsa serta masyarakat Indonesia.

BAB  III

SIFAT, UPAYA, DAN USAHA

Pasal  7

Sifat

1.  Gerakan  Pramuka  adalah  Organisasi  Kepanduan  Nasional  Indonesia

sebagai  lembaga  pendidikan  nonformal  yang  menyelenggarakan

pendidikan kepramukaan.

2.  Gerakan  Pramuka  adalah  organisasi  pendidikan  yang  keanggotaannya

bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama.

3.  Gerakan  Pramuka  bukan  organisasi  kekuatan  sosial-politik,  bukan  bagian

dari  salah-  satu  organisasi  kekuatan  sosial-politik  dan  tidak  menjalankan

kegiatan politik praktis.

4.  Gerakan  Pramuka ikut serta membantu  masyarakat  dengan melaksanakan

pendidikan  bagi  kaum  muda,  khususnya  pendidikan  nonformal  di  luar

sekolah dan di luar keluarga.

5.  Gerakan  Pramuka  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  anggotanya  untuk

memeluk  agama  dan  kepercayaan  masing-masing  dan  beribadat menurut

agama dan kepercayaannya itu.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009     |      Dokumen   www.tunas63.wordpress.com

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009                     Hlm. 2 dari 13

Atas dasar pertimbangan dan makna yang terkandung dalam uraian di atas ,  maka

disusunlah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

ANGGARAN DASAR

BAB  I

NAMA, STATUS, TEMPAT, DAN WAKTU

Pasal  1

Nama, Status, dan Tempat

1.  Organisasi  ini  bernama  Gerakan  Pramuka  yaitu  Gerakan  Pendidikan

Kepanduan Praja Muda Karana.

2.  Gerakan  Pramuka  adalah  organisasi  pendidikan  yang  berstatus  badan

hukum.

3.  Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal  2

Waktu

1.  Gerakan  Pramuka  didirikan  untuk  waktu  yang  tidak  ditentukan  dan

ditetapkan  dengan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  238

Tahun  1961  tanggal  20  Mei  1961,  sebagai  kelanjutan  dan  pembaruan

Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia.

2.  Hari Pramuka adalah 14 Agustus.

BAB II

ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal  3

Asas

Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila.

Pasal  4

Tujuan

Gerakan  Pramuka  mendidik  dan  membina  kaum  muda  Indonesia  guna

mengembangkan  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,

sehingga menjadi:

a. Manusia berwatak, berkepribadian, dan berbudi-pekerti luhur yang:

1.  tinggi  moral,  spiritual,  kuat  mental,  sosial,  intelektual,  emosional  dan

fisiknya

2.  tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya

3.  kuat dan sehat jasmaninya

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009                     Hlm. 1 dari 13

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK IN DONESIA

N OMOR : 24 Tahun  2009

TANGGAL :  15  September  2009

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

PEMBUKAAN

Bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil dan

makmur, materiil dan spiritual serta beradab merupakan adicita bangsa Indonesia

yang mulai bangkit dan siaga sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei

1908.   Adicita  itu  pulalah  yang  merupakan  dorongan  para  Pemuda  Indonesia

melakukan  Sumpah  Pemuda  pada  tanggal  28  Oktober  1928.   Untuk  lebih

menggalang  persatuan  merebut  kemerdekaan,  dan  dengan  jiwa  dan  semangat

Sumpah  Pemuda inilah rakyat  Indonesia berjuang  untuk kemerdekaan nusa  dan

bangsa  Indonesia  yang  diproklamasikan  pada  tanggal  17  Agustus  1945.

Kemerdekaan ini merupakan karunia dan berkah Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa  gerakan  kepanduan  nasional  yang  lahir  dan  mengakar  di  bumi

nusantara  merupakan  bagian  terpadu  dari  gerakan  perjuangan  kemerdekaan

Indonesia  yang  membentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Oleh

karenanya,  gerakan kepanduan  nasional Indonesia  mempunyai  andil  yang  tidak

ternilai  dalam  sejarah  perjuangan  kemerdekaan  itu.  Jiwa  kesatria  yang  patriotik

telah  mengantarkan  para  pandu  ke  medanjuang  bahu-membahu  dengan  para

pemuda  untuk  mewujudkan  adicita  rakyat  Indonesia  dalam  menegakkan  dan

mandegani Negara Kesatuan Republik Indonesia selama-lamanya.

Bahwa  kaum  muda  sebagai  potensi  bangsa  dalam  menjaga  kelangsungan

bangsa dan negara mempunyai kewajiban melanjutkan perjuangan bersama-sama

orang dewasa berdasarkan kemitraan yang bertanggung jawab.

Bahwa  Gerakan  Pramuka,  sebagai  kelanjutan  dan  pembaruan  gerakan

kepanduan  nasional,  dibentuk  karena  dorongan  kesadaran  bertanggung  jawab

atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

dan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Dengan  asas  Pancasila,  Gerakan  Pramuka

menyelenggarakan  upaya  pendidikan  bagi  kaum  muda  melalui  kepramukaan,

dengan  sasaran  meningkatkan  sumber  daya  kaum  muda,  mewujudkan

masyarakat madani, dan melestarikan keutuhan:

- negara kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika;

- ideologi Pancasila;

- kehidupan rakyat yang rukun dan damai;

- lingkungan hidup di bumi nusantara.

Bahwa  dalam  upaya  meningkatkan  dan  melestarikan  hal-hal  tersebut,

Gerakan  Pramuka  menyelenggarakan  pendidikan  nonformal,  melalui

kepramukaan,  sebagai  bagian  pendidikan  nasional  dilandasi  Sistem  Among

dengan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: